Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (RTRW) sering kali menjadi arena kontestasi antara kepentingan investasi ekonomi skala besar dan perlindungan kawasan resapan air serta keselamatan warga. Guna membedah persoalan ini secara akademis, kolaborasi kajian dilakukan bersama WALHI Sukabumi untuk menghadirkan bahan diskusi ilmiah yang komprehensif bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Melalui bedah dokumen tata ruang secara kritis, mahasiswa diajak untuk mengevaluasi apakah penetapan tata ruang daerah sudah memperhitungkan alokasi ruang hidup rakyat serta peta rawan bencana secara adil dan proporsional.
Penyusunan tata ruang yang kurang cermat dan cenderung berpihak pada ekspansi industri sering kali menjadi akar dari berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah. Dalam ruang diskusi akademik, mahasiswa dari jurusan perencanaan wilayah, hukum, dan ilmu lingkungan diajarkan untuk meneliti perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi area komersial. Pembahasan mendalam ini memberikan wawasan mendasar bahwa dokumen tata ruang bukan sekadar gambar peta teknis, melainkan instrumen hukum yang menentukan hidup mati dan keselamatan masyarakat.
Selain mengkaji aspek regulasi dan peta spasial, diskusi akademik juga menyoroti pentingnya partisipasi bermakna (meaningful participation) dari warga lokal dalam proses penyusunan RTRW. Mahasiswa belajar mendokumentasikan aspirasi masyarakat adat, nelayan, dan petani yang kerap kali diabaikan dalam forum konsultasi publik formal. Pengalaman ini melatih mahasiswa untuk berpikir kritis serta tidak menelan mentah-mentah klaim pembangunan berwawasan lingkungan yang sering disuarakan oleh otoritas publik tanpa bukti nyata di lapangan.
Analisis mendalam mengenai pentingnya penegakan hukum tata ruang dan perlindungan kawasan daya dukung lingkungan terus disosialisasikan oleh informasi WALHI Tasikmalaya melalui mimbar akademik dan seminar publik lintas kampus. Dokumentasi kasus konversi lahan yang disajikan menjadi referensi faktual yang sangat berharga bagi para mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir maupun jurnal ilmiah terkait tata kelola lingkungan hidup.
Dampak positif dari keterlibatan mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan tata ruang ini terlihat dari munculnya berbagai usulan revisi RTRW berbasis riset akademis yang diajukan kepada pemerintah daerah. Karya ilmiah mahasiswa yang didukung data spasial yang presisi menjadi alat tekan yang efektif untuk mencegah terjadinya pembongkaran kawasan konservasi demi kepentingan jangka pendek. Pengetahuan ini membuktikan bahwa riset kampus memiliki daya ubah yang nyata bagi perlindungan lingkungan.
Bagi kelembagaan fakultas, peneliti muda, maupun kelompok studi mahasiswa yang memerlukan data pendukung riset spasial, panduan analisis tata ruang, atau narasumber ahli hukum lingkungan, komunikasi resmi dapat terhubung via layanan WALHI Surakarta. Kemitraan akademis ini memfasilitasi terciptanya tata kelola ruang yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada keselamatan seluruh warga negara.
